Jakarta, Fundflow – Pemerintah berencana membangun ibu kota negara (IKN) baru mulai 2022 di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, seiring disahkannya RUU IKN oleh DPR. Namun, analis menilai dana cekak bisa merusak rencana ini.
CGS CIMB menulis, pembangunan IKN menelan total dana Rp 466 triliun. Tahun ini, nilai tender proyek IKN mencapai Rp 45 triliun. “Kami percaya bujet itu sudah termasuk anggaran infrastruktur 2022 yang turun 5% dari 2021,” tulis CGS CIMB dalam laporan riset, 18 Januari 2022.
Broker ini tidak melihat ada potensi kenaikan kontrak baru empat BUMN konstruksi, yakni PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT PP Tbk (PTPP), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), kendati mereka memasang target tinggi.
CGS CIMB menilai, ketidakjelasan pendanaan bisa menjadi risiko pengembangan IKN. Apalagi, pendanaan proyek ini tidak murni dari APBN, melainkan lewat skema PPP dan swasta, masing-masing 73% dan 20%. Dalam pandangan CGS CIMB, kontrak PPP sulit direalisasikan, lantaran IRR-nya rendah. Selain itu, kadang investasi baru di proyek pemerintah terganjal hukum.
Discussion about this post